Asosiasi Masyarakat Tebo, Minta Pemerintah Adil Dengan Kebijakan Buka-Tutup Operasional Angkutan Batubara

LIHATJAMBI - Polemik operasional angkutan batubara di Jambi tak kunjung terselesaikan. 

Yang dimana banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Jambi mengenai tatacara operasional angkutan batubara. 

Pasalnya baru beberapa minggu angkutan batubara beroperasional kembali. 

Nah, kendati demikian banyak masyarakat mengeluh mengenai mobilisasi angkutan batubara yang kembali beroperasional, menurut masyarakat pembukaan kembali aktivitas mobilisasi angkutan batubara pasti menganggu pengguna jalan umum. 

Baca Juga: Kapolda Jambi Ikut Tandatangani Pedoman Kerja Teknis Dit Pamobvit Polda Jambi dengan PTPN VI

Dirlantas Polda Jambi sudah beberapa kali membuat kebijakan mengenai mobilisasi angkutan batubara baik dari jam operasional, berat tonase, dan sebagai nya. 

Meski sudah banyak kebijakan, akan tetapi di lapangan masih banyak ditemukan para sopir angkutan batubara yang melanggar aturan tersebut. 

Maka dari itu, Dirlantas Polda Jambi kembali mengeluarkan kebijakan mengenai penutupan operasional angkutan batubara. 

Di ketahui Direktur Polda Jambi Kombes Polda Dhafi telah mengeluarkan kebijakan, bahwa aktivitas angkutan batubara mulai di stop pada hari kamis (25/5/2023) hingga waktu tak menentu. 

Baca Juga: Rebecca Klopper Laporkan Akun Penyebar Video Syur Mirip Dirinya ke Mabes Polri, Fadly Faisal Jadi Saksi?

Baca Juga: 90 Persen Angkutan Batubara di Jambi Melebihi Tonase, Akhirnya di Setop Lagi: Rata-rata Diatas 15 Ton

Mendengar kebijakan tersebut, Asosiasi Masyarakat dan Sopir Batu Bara Kabupaten Tebo mengenai kebijakan tersebut memberikan respon. 

Asosiasi Masyarakat mengaku bingung dengan kebijakan buka tutup operasional batubara yang tak menentu. Pasalnya, itu tak hanya dilakukan kali ini saja.

Baca Juga: Operasional Angkutan Batubara Kembali di Tutup, Ini Kata Abun Yani Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi

Salah satu perwakilan Asosiasi masyarakat Sopir Batubara Tebo, Amir mengatakan, semua aturan yang dikeluarkan Pemprov Jambi dan Polda Jambi siap didukung pihaknya.